Uncategorized

Permen ATR Baru Pengaruhi Perda RDTR

MediaCenter, Tabalong – Peraturan terkait aturan tata ruang yang baru dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dikhawatirkan akan merubah Perda terkait rencana detail tata ruang RDTR yang baru saja rampung dibahas di Tabalong, dimana Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi kawasan perkotaan

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tabalong bersama komisi III DPRD Tabalong kembali membahas perda rencana detail tata ruang RDTR dan zonasi kawasan perkotaan Tanjung tahun 2018-2038 hal tersebut lantaran keluarnya aturan baru terkait RDTR dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, H Muhammad Feher Umari mengatakan baik legislatif maupun eksekutif khawatir aturan baru nomor 06 tahun 2018 tersebut akan mempengaruhi perda yang telah disusun berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2011, padahal saat ini Perda RDTR telah masuk pada tahap evaluasi Gubernur.

“Ini menjadi polemik masalah lagi ,kita sudah siap untuk dibahas, timbul perda yang baru lagi,makanya nanti kita akan konsultasikan ke jakarta ,apakah materi raperda ini tetap ini seperti yang dilanjutkan atau ada tambahan baru,”Jelasnya.

Lebih lanjut, Feher Umari berharap, anggota DPRD akan memfasilitasi sampai kemenhumkam, “Misalkan ada tambahan juga diharapkan tidak banyak tambahan poin.”Tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Tabalong, Sumiati mengatakan terkait hal tersebut pihaknya akan mengkonsultasikan ke kementerian, apakah perda tersebut harus menyesuaikan Peraturan Menteri (Permen) yang baru pasalnya berdasarkan Perda terdahulu eksekutif dan legislatif telah sepakat terkait tata ruang Tabalong.

“Ini menjadi bahan acuan kami, jika seandainya harus menyesuaikan Perda tersebut karena adanya perubahan ,maka otomatis kami akan memerlukan fasilitas kembali oleh birohukum provinsi maupun Kemenhumkam ,mengingat terkait permasalahan ini kami tidak mentarget bagaimana kuantitas daripada jumlah raperda itu berapa banyak, tapi kualitas agar raperda yang dihasilkan benar benar bisa diterapkan.”pungkas Sumiati.

Selanjutntya, Dinas PUPR dan Komisi III DPRD pun mengharapkan perda tersebut dapat segera selesai, sehingga pemerintah dapat segera melaksanakan perda tersebut sebagai acuan untuk pembangunan di daerah perkotaan.(MC Tabalong/Sy/Sher).

To Top
%d blogger menyukai ini: